JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk banyak komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi sektor ekonomi yang tersebut progresif juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang dimaksud selama ini dikuasai kelompok rente serta praktik tidak ada sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tersebut tepat serta berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih banyak efisien lalu transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen pada negeri tidak ada tergilas di kompetisi pangsa bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku perniagaan nasional, teristimewa yang dimaksud selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir hasil impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang tersebut selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan hanya sekali bicara mengenai membuka pintu, tapi juga tentang menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengumumkan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan perekonomian nasional.
“Impor harus selektif juga bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang dimaksud dapat diproduksi pada pada negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada lapangan usaha juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil juga timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi produk-produk negara mitra, maka akses pangsa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa juga keberpihakan terhadap penyelenggaraan sektor nasional,” tandasnya.
