Survei BIG Consensus 2026 Ungkap Tekanan Daya Beli dan Tantangan Pertumbuhan Dunia Usaha

Survei BIG Consensus 2026 memberikan gambaran tentang tekanan yang masih dirasakan dunia usaha Indonesia, terutama terkait pelemahan daya beli, ketidakpastian kebijakan, persaingan produk impor, dan akses pendanaan. Survei yang menghimpun 58 respons dari 57 asosiasi atau himpunan industri tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai volume Bisnis mereka tidak mengalami pertumbuhan berarti dalam dua tahun terakhir. Di tengah tantangan tersebut, pelaku usaha tetap melihat peluang dari perbaikan infrastruktur, akses pasar, serta kemungkinan ekspansi dalam 12 bulan ke depan. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga konsistensi regulasi dan kesiapan dunia usaha.

BIG Consensus 2026 Memotret Tekanan terhadap Dunia Usaha

Riset BIG Consensus tahun 2026 memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku industri masih merasakan tantangan dalam perkembangan Bisnis. Dari 58 responden, sebanyak 48 responden atau 82,76 persen menilai volume bisnis di sektor mereka belum menunjukkan pertumbuhan positif. Jika dilihat lebih detail, 48,28 persen menyatakan kinerja sektoral tidak banyak berubah, sedangkan 34,48 persen melihat volume bisnis melemah. Hanya 17,24 persen responden yang merasakan peningkatan aktivitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dunia usaha masih belum merata.
BIG Consensus 2026 digelar pada 24 September sampai 15 Oktober 2026 dengan pendekatan purposive sampling. Kuesioner ditujukan kepada lebih dari 100 asosiasi dan himpunan pelaku industri, lalu memperoleh 58 jawaban, dengan 57 di antaranya berasal dari asosiasi atau himpunan industri. Lingkup industri dalam survei meliputi manufaktur, otomotif, elektronik, energi, pertambangan, keuangan, logistik, perdagangan, dan pertanian. Riset BIG Consensus berfokus pada empat kelompok pembahasan, yaitu makroekonomi dan akses pasar, evaluasi kebijakan dan fondasi investasi, lanskap pendanaan, serta hambatan berusaha. Melalui struktur ini, survei memberikan potret kondisi Bisnis lintas sektor.

Pelemahan Daya Beli Menjadi Tekanan Utama bagi Pelaku Usaha

Pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor paling dominan oleh asosiasi industri. Dalam BIG Consensus 2026, 72,41 persen responden menyebut pelemahan daya beli sebagai faktor utama. Situasi ini dapat menekan permintaan terhadap produk, terutama pada industri yang mengandalkan permintaan dalam negeri. Ketika pelanggan lebih berhati-hati membelanjakan uang, perusahaan dapat menghadapi perputaran barang yang lebih lambat. Sebagai dampaknya, pengusaha perlu meninjau efisiensi biaya tanpa terjebak perang harga.
Lemahnya permintaan domestik juga berhubungan erat dengan persaingan pasar. Survei menunjukkan bahwa persaingan dengan barang impor serta persaingan harga tidak sehat masing-masing disebut oleh 34,48 persen responden sebagai gangguan terhadap dunia usaha. Di kalangan produsen lokal, kombinasi pasar yang sensitif terhadap harga dan masuknya produk impor dapat membatasi ruang menaikkan harga. Dengan kondisi tersebut, perusahaan perlu memahami segmen pelanggan. Strategi seperti diferensiasi produk, peningkatan layanan, efisiensi produksi, dan penguatan pelanggan loyal dapat menjadi bagian dari respons meskipun tidak menghilangkan seluruh risiko.

Konsistensi Kebijakan Menjadi Tantangan Penting bagi Bisnis

Selain tekanan pasar, dunia usaha juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan. BIG Consensus 2026 mencatat 34,48 persen responden menganggap kepastian regulasi masih lemah, sementara 20,69 persen merasakan ketidakpastian yang lebih tinggi. Tantangan regulasi yang muncul mencakup tumpang tindih kebijakan antarinstansi, perpajakan, devisa hasil ekspor, sertifikasi, perdagangan, impor, serta tata niaga energi. Perubahan dan tumpang tindih aturan dapat meningkatkan risiko operasional Bisnis. Dalam pengambilan keputusan usaha, kepastian aturan penting karena ekspansi memerlukan proyeksi biaya.

Kompleksitas prosedur investasi juga muncul sebagai tantangan dunia usaha. Sebanyak 43,1 persen responden menilai proses birokrasi dan perizinan masih kompleks, sedangkan 8,62 persen menilai tingkat kerumitannya sangat tinggi. Penilaian ini memperlihatkan bahwa penyederhanaan administrasi masih dibutuhkan. Jika prosedur terlalu panjang, perusahaan dapat menunda keputusan investasi. Oleh sebab itu, dunia usaha membutuhkan koordinasi kebijakan yang lebih baik agar biaya administrasi dapat ditekan.

Pembiayaan Eksternal Masih Sulit Diakses Dunia Usaha

Pertumbuhan Bisnis tidak hanya bergantung pada kondisi pasar, tetapi juga bergantung pada kemampuan pembiayaan. BIG Consensus 2026 menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi kesulitan pembiayaan. Sebanyak 64,91 persen responden menganggap akses pasar modal paling sulit. Hambatan pembiayaan ini dikaitkan dengan persyaratan pendanaan yang dinilai ketat. Sebagai respons, 77,19 persen pelaku industri lebih mengandalkan kas internal atau modal sendiri. Pilihan pendanaan internal dapat mengurangi ketergantungan pada kreditur, tetapi juga membatasi kecepatan ekspansi.
Dominasi pembiayaan dari kas sendiri dapat menimbulkan tekanan arus kas saat ekspansi diperlukan. Untuk memberikan gambaran, perusahaan yang ingin menambah mesin produksi mungkin membutuhkan pembiayaan di luar arus kas rutin. Jika sumber eksternal sulit diperoleh, proyek dapat ditunda. Meski menghadapi keterbatasan, keputusan menggunakan dana internal juga dapat mendorong disiplin investasi. Untuk pengelola perusahaan, hal penting adalah memastikan kebutuhan investasi tidak mengganggu operasional. Karena itu, perbaikan akses pendanaan perlu diiringi tata kelola keuangan yang sehat.

Peluang Pertumbuhan Tetap Terbuka dalam Dua Belas Bulan ke Depan

Di tengah kondisi Bisnis yang belum sepenuhnya kuat, responden BIG Consensus 2026 masih melihat peluang pertumbuhan dalam 12 bulan ke depan. Sebanyak 34,48 persen responden menilai sektor mereka akan bergerak stabil, sementara 34,48 persen lainnya mengantisipasi perkembangan usaha yang lebih positif. Adapun 31,03 persen responden masih melihat risiko perlambatan. Hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa peluang ekspansi dibarengi tingkat kehati-hatian yang tinggi. Untuk perusahaan yang mempertimbangkan investasi, kondisi seperti ini membutuhkan perencanaan lebih konservatif.
Salah satu aspek yang dinilai cukup baik adalah kondisi infrastruktur nasional. Survei menunjukkan bahwa 53,45 persen responden memberikan penilaian netral terhadap kualitas infrastruktur, dan secara umum aspek tersebut dipandang relatif lebih positif dibandingkan persoalan regulasi. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi. Namun demikian, manfaatnya akan lebih terasa apabila pembiayaan tersedia. Dalam konteks Bisnis, pertumbuhan membutuhkan kombinasi antara permintaan, kebijakan, pembiayaan, dan infrastruktur.

Kesimpulan: Dunia Usaha Membutuhkan Daya Beli dan Kepastian Kebijakan yang Lebih Kuat

Temuan mengenai kondisi dunia usaha memberikan sinyal penting bahwa dunia usaha belum sepenuhnya berada dalam fase ekspansi. Persaingan produk impor, birokrasi, dan sulitnya memperoleh pembiayaan eksternal menjadi hambatan yang perlu diperhitungkan. Namun demikian, peluang tetap tersedia melalui perbaikan infrastruktur. Bagi pelaku Bisnis, kondisi tersebut menuntut pengelolaan biaya yang lebih disiplin. Melalui pengambilan keputusan berbasis data, perusahaan dapat menjaga daya tahan.

Ke depan, perbaikan kondisi dunia usaha bergantung pada perkembangan daya beli masyarakat, konsistensi kebijakan, akses modal, serta efisiensi internal dunia usaha. Responden survei menempatkan harmonisasi kebijakan sebagai kebutuhan penting. Dalam pengelolaan perusahaan, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi strategi. Alih-alih hanya menunggu kondisi membaik, perusahaan dapat memperkuat efisiensi, diversifikasi, dan hubungan pelanggan. Bagaimana pendapat Anda, apakah kepastian kebijakan lebih menentukan pertumbuhan usaha? Jangan ragu menyampaikan pandangan Anda agar pelaku usaha lain memperoleh perspektif tambahan.