Pemkab Biak sebut pusat belanja pelayanan umum sediakan integrasi perizinan

Biak – otoritas Daerah Biak Numfor, Papua, menyatakan, hadirnya pusat perdagangan pelayanan umum (MPP) yang dimaksud menyediakan layanan masyarakat secara integrasi, berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Keberadaan MPP sebagai acara reformasi birokrasi pemerintahan tempat di meningkatkan kualitas layanan publik," kata Pimpinan Daerah Biak Numfor Markus O Mansnembra, pada Biak, Senin.
Ia mengharapkan, MPP bisa jadi melayani warga Biak Numfor di mengurus bervariasi perizinan yang dimaksud lebih tinggi cepat lalu tiada berbelit-belit.
Markus menyebut, capaian realisasi kinerja urusan investasi modal pada 2024 tercatat prospek penanaman modal teridentifikasi mencapai Rp1,36 miliar atau 123 persen.
Sedangkan capaian urusan koperasi bisnis kecil menengah, kata dia, dalam antaranya persentase peningkatan UMKM 100 persen.
Untuk pencapaian nilai tambah jumlah pelanggan mikro, lanjut dia, sebesar 100 persen dan juga koperasi yang tersebut berpartisipasi 94 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Komisi B DPRK Biak Numfor Nicoolas Otto Koo mengakui, sarana prasarana MPP belum memadai sehingga butuh peningkatan untuk melayani masyarakat.
Nicoolas memohonkan pasukan anggaran pemerintah tempat harus mengalokasikan dana untuk perbaikan kemudian pengadaan sarana prasarana MPP.
Pantauan ANTARA di dalam Mal Pelayanan Publik Biak Kota, hingga pukul 11.40 WIT masih belum banyak dikunjungi warga Biak lantaran masih terbatas dengan pengurusan perizinan bidang usaha ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Artikel ini disadur dari Pemkab Biak sebut mal pelayanan publik sediakan integrasi perizinan






