Ibukota – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dijalankan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih banyak fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan kondisi di dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing bidang nasional pada sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku bisnis dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat perkembangan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, dan juga rute produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah item atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih lanjut kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih tinggi berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemakaian produk-produk pada negeri tidak hanya saja perihal kepentingan ekonomi, tapi juga masalah merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata mengenai nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma menyokong lapangan usaha untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan lapangan usaha lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
