DKI Jakarta – Menyelenggarakan pesta pernikahan dengan menghentikan jalan umum telah lama berubah menjadi praktik umum pada bervariasi tempat pada Indonesia. Meski sudah ada lazim dilakukan, tindakan ini bukan dapat diwujudkan secara sembarangan lantaran menyangkut pemakaian ruang rakyat yang digunakan mampu mengganggu ketertiban umum serta kelancaran setelah itu lintas.
Oleh oleh sebab itu itu, pemerintah sudah pernah menetapkan aturan hukum yang mana mengatur penyelenggaraan jalan umum untuk kepentingan pribadi, termasuk acara pernikahan. Aturan ini bertujuan merawat keseimbangan antara kepentingan individu juga kepentingan masyarakat luas yang mana juga menggunakan prasarana umum tersebut.
Landasan hukum
Penggunaan jalan umum untuk kegiatan selain tak lama kemudian lintas diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2012. Kedua peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan kemudian pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan yang bukanlah untuk kepentingan umum, seperti kegiatan pribadi.
Menurut pasal-pasal pada peraturan tersebut, pemakaian jalan untuk kepentingan pribadi, di antaranya acara pernikahan, diperbolehkan dengan kondisi sudah pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kegiatan yang disebutkan tak mengganggu ketertiban umum juga kelancaran berikutnya lintas di sekitar area yang tersebut bersangkutan.
Prosedur pengajuan izin
Untuk melakukan penutupan jalan umum di rangka acara pernikahan, pelaksana harus mengajukan izin untuk pihak kepolisian sesuai dengan klasifikasi jalan:
– Jalan nasional atau provinsi: Izin diajukan untuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
– Jalan kabupaten atau kota: Izin diajukan terhadap Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
– Jalan desa atau lingkungan: Izin diajukan terhadap Kepala Kepolisian Bidang (Kapolsek).
Permohonan izin harus disertai dengan rencana kegiatan, durasi penutupan jalan, juga alternatif jalur berikutnya lintas yang dapat digunakan selama acara berlangsung.
Sanksi berhadapan dengan pelanggaran
Menutup jalan umum tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif, yang digunakan meliputi peringatan keras tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera juga menghindari penyalahgunaan ruang publik.
Jika penutupan jalan yang disebutkan menyebabkan gangguan mental kritis terhadap keselamatan sesudah itu lintas, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun sebagai bentuk hukuman melawan tindakan yang digunakan membahayakan keselamatan umum.
Pertimbangan sosial kemudian aspek keselamatan
Selain aspek hukum, menyembunyikan jalan umum untuk acara pribadi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penduduk sekitar. Penutupan jalan dapat mengganggu aktivitas warga, akses darurat, dan juga kelancaran setelah itu lintas.
Oleh sebab itu, penting bagi pengurus acara untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga memverifikasi bahwa penutupan jalan bukan menyebabkan kerugian bagi masyarakat umum.
Dapat disimpulkan, menghentikan jalan umum untuk acara pernikahan diperbolehkan dengan asal sudah pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang kemudian mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penyelenggara acara harus mematuhi prosedur yang digunakan berlaku untuk mengelakkan sanksi hukum serta menyimpan ketertiban umum.
Artikel ini disadur dari Ini aturan hukum menutup jalan umum untuk acara pernikahan
